Noer Putera Bahagia, Lantik Pejabat Administrasi Kantor Imigrasi Parepare

Rabu,  21   November 2018 Kantor Imigrasi kelas II TPI Parepare menggelar upacara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan  Pejabat Administrasi di Lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare.

Pelantikan ini diawali dengan menyanyikan Lagu kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan Panca Bhakti Insan Imigrasi.

Noer Putera Bahagia melakukan pengambilan sumpah Jabatan 4 orang Pejabat administrasi diantaranya Mukhlis Akbar, SH sebagai Kepala Sub Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian, Mulawarman,SH sebagai Kepala Urusan Keuangan,  Syamsiar, SE sebagai Kepala Urusan Umum dan Nurdania,S.Pd  sebagai Kepala Urusan Kepegawaian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare.

Kepala Kantor Noer Putera Bahagia, melantik sekaligus menyematkan Tanda Jabatan kepada para Pejabat yang dilantik.

Dalam  sambutannya Noer Putera Bahagia mengajak kepada seluruh Pegawai untuk  selalu menjaga etos kerja sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat untuk melakukan hal yang terbaik bagi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare.

“Pelantikan ini hendaknya kita maknai untuk melakukan pembenahan dan pemantapan organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan menyelenggaran tugas serta pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.  Mari kita sama sama merintis dan berkomitmen mewujudkan Zona Integritas Wiayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi  Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare.”  Ungkapnya

Pengambilan sumpah jabatan dan Pelantikan Pejabat Administrasi di Lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare.

Kantor Imigrasi Parepare Gelar Operasi Pengawasan Mandiri

Kantor Imigrasi Kelas II Parepare baru selesai menggelar operasi pengawasan mandiri tahun 2018. Operasi ini dilaksanakan pada tanggal 27- 29 Agustus 2018 dan dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Parepare, dan Tim Operasi Pengawasan Mandiri.

Sasaran operasi pengawasan mandiri kali ini adalah PT. UPC Bayu Energi (PLTB) yang  terletak di Kabupaten Sidrap. Operasi ini tentunya bertujuan untuk lebih menertibkan izin tinggal Tenaga Kerja Asing pada perusahaan tersebut.

“ Kalau ada yang melanggar, Kita tindak, kalau ada yang belum lengkap Kita edukasi dan berikan pemahaman,”kata Kepala Seksi Wasdakim, Indra Gunawan Mansyur.

Pengawasan ini dilaksanakan berdasarkan surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Parepare.  W23.IMI.IMI2.GR.04.02-1925.

Usai menggelar Operasi Pengawasan Mandiri, selanjutnya dilaksanakan Rapat Evaluasi dan Penyajian Laporan Tim Operasi Mandiri di Kantor Imigrasi Kelas II Parepare, pada 29 Agustus 2018.  Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Parepare, Letehina dan dihadiri seluruh pejabat stuktural, Indra Gunawan selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan memaparkan hasil pengawasan yang dilakukan selama 3 hari tersebut.

Dari hasil kegiatan pengawasan keimigrasian itu tidak ditemukan Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran administrasi keimigrasian “ jelas Indra

RDK, Imigrasi Parepare Bahas Pembinaan Kode Etik Izin Perkawinan dan Perceraian

Selasa, 8 Mei 2018 Kantor Imigrasi kelas II Parepare menggelar Rapat Dalam Kantor (RDK) dengan tema  pembinaan kode etik PNS  terkait izin perkawinan dan perceraian.

Narasumber dalam kegiatan ini  adalah Muhammad Husni Syam, SH Inspektur Kota Parepare. Peserta yang hadir  dari seluruh divisi Kantor Imigrasi Kelas II parepare.  Turut hadir Kepala Kantor Imigrasi Kelas II parepare, Letehina.

Nurdania selaku panitia mengungkapkan alasan pengambilan tema tersebut mengingat kode etik terkait izin pernikahan dan perceraian masih jarang dibahas  sehingga perlu diberikan pemahaman dan pembinaan kode etik  izin perkawinan dan perceraian.

Husni Syam dalam  papaparannya  menjelaskan tentang dasar hukum yang  mengatur izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983,  serta Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 .

“PNS yang melangsungkan perkawinan pertama  wajib melaporkan kepada pejabat selambat lambatnya  1 tahun sementara PNS  yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin secara tertulis atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat. “ ungkapnya

“Sanksi yang dijatuhi jika  tidak memberitahukan pekawinan pertamanya secara tertulis serta tidak memperoleh izin perceraian dari pejabat tentunya akan dijatuhi salah satu hukungan disiplin berat yang sudah diatur dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor 53 Tahun 2010.

PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin secara tertulis atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat. PNS yang berkedudukan sebagai penggugat harus   memperoleh ijin dari pejabat sedangkan bagi  yang berkedudukan sebagai tergugat cukup mendapat surat keterangan dari pejabat.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Parepare memberi Sambutan

Dalam kegiatan ini juga dibahas terkait permintaan izin untuk bercerai bisa ditolak  ataupun diberikan jika memenuhi persayaratan yang telah ditentukan  serta  sejumlah alasan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah .  Dibahas pula tentang pemberian hukuman disiplin berat kepada PNS jika  melakukan perceraian tanpa memperoleh izin dari pejabat, apabila menolak melaksanan pembagian gaji atau tidak mau menandatangani daftar gajinya sebagai akibat perceraian, tidak melaporkan perceraian kepada pejabat dalam jangka waktu selambat lambatnya satu bulan setelah terjadinya perceraian, setiap alasan yang tidak memberikan pertimbangan dan tidak meneruskan permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk melakukan perceraian, dan untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat lambatnya 3 bulan setelah menerima perminaan izin pemberitahuan adanya gugutan perceraian

Peningkatan Pengawasan Orang Asing Melalui Pemanfaatan QR code

Sambutan Kepala Kantor Imigrasi, Letehina

Pemaparan oleh Narasumber Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Parepare, Indra Gunawan Mansyur

Peserta Desiminasi dari internal Kantor Imigrasi Kelas II Parepare serta perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Kantor Imigrasi Kelas II Parepare menggelar diseminasi pemanfaatan QR code (Quick Response Code) di Aula Kantor Imigrasi kelas II Parepare, Selasa 24 April 2018.
Kegiatan ini dihadiri oleh Petugas Kantor Imigrasi kelas II Parepare dan perwakilan dari 5 perusahaan asing yang berada di wilayah kerja Kanim Parepare. Adapun yang menjadi narasumber pada diseminasi QR code ini adalah  Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Parepare, Indra Gunawan Mansyur.
Quick Response Code (QR Code) adalah Aplikasi yang akan digunakan oleh semua petugas imigrasi dan tim pengawasan orang asing (Timpora) yang terpasang di smartphone. Dengan Aplikasi QR code ini keberadaan orang asing di wilayah Indonesia akan lebih mudah terpantau, juga dapat menghitung keberadaan orang asing serta dapat memantau pergerakan orang asing.
Untuk pengamanan dan pencegahan pemalsuan data, QR Code sudah mengalami proses pengaman (enksripsi) dan hanya bisa dibaca oleh aplikasi khusus pembaca QR code.
“Dengan adanya aplikasi ini nantinya akan semakin memudahkan dalam melakukan pengawasan orang asing dan memantau keberadaan orang asing.” Ungkap Indra Gunawan
Pemanfaatan QR code ini meningkatkan pengawasan orang asing mulai dari kedatangan sampai dimana posisi orang asing tersebut. Data yang tersimpan dalam QR code adalah kode TPI, Tanggal masuk, Tanggal akhir berlaku, durasi tinggal, nama singkatan visa, NIP, Nomor Paspor, Tanggal lahir, Kebangsaan serta jenis kelamin dan tanggal berakhir paspornya.
Dalam sambutan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Parepare, Letehina mengharapkan adanya ruang keterbukaan informasi terkait keberadaan orang asing.
“Setiap perusahaan agar kiranya dapat bekerjasama dalam memberikan informasi orang asing yang bekerja ataupun yang datang di perusahaan tersebut dan melaporkan keberadaan orang asing dalam bentuk surat ataupun aplikasi pengawasan orang asing.” Jelas Letehina

Cegah International Crime di Tana Toraja, Kantor Imigrasi Parepare  Bentuk Timpora

Rabu, 4 Maret 2018 Kantor Imigrasi kelas II Parepare menggelar Rapat Pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) tingkat Kecamatan di Hotel Pantan, Tondon Mamullu Makale Kabupaten Tana Toraja.

Rapat Tim Pora ini dihadiri oleh Kepada Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, Kaharuddin, Kepala Bidang Intelijen, Penindakan Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian Kanwil Sulsel Uuz Mukhtizar, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Parepare, Letehina. Turut hadir dari Unsur penegak hukum diantaranya Kepala Badan  Kesbangpol Kabupaten Tana Toraja, Plt. Damoris Sembiring, Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Polres Kabupaten Tana toraja Iptu Adi Suarmita, Komandan Koramil 1414 Kab Tana Toraja, Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Makale serta  5 Kecamatan yang menjadi  peserta rapat pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing yakni Kecamatan Makale, Kecamatan Makale Utara, Kecamatan Makale Selatan, Kecamatan Sangalla dan Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja.

Dalam sambutan Letehina, selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Parepare mengungkapkan bahwa Rapat Pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) ini agar dapat menjadi wadah komunikasi antar aparat pemerintah untuk menyatukan persepsi antara instansi sebagai upaya dalam rangka pengawasan orang asing.

“Melalui rapat Tim Pora ini diharapkan dapat diperoleh hasil optimal, mengingat keberadaan orang asing dapat memberi manfaat bagi kemajuan daerah, juga harus diwaspadai agar tidak memicu kerawanan.” tambahnya

Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  Sulsel, Kaharuddin sangat mengapresiasi kegiatan Pembentukan Tim Pora ini, tentunya  sebagai upaya untuk dapat menjaga stabilitas, kepentingan nasional, kedaulatan Negara, ketertiban umum dan kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat perlintasan antar Negara terkhususnya di Kecamatan Makale, Kecamatan Makale Utara, Kecamatan Makale Selatan, Kecamatan Sangalla dan Kecamatan Sangalla Selatan di Kabupaten Tana Toraja.