Imigrasi Parepare Lakukan Clearance di Kapal Pesiar MS Europa 2


Sabtu, 17 Maret 2018 pukul 08.00 pagi, Kantor Imigrasi kelas II Parepare melakukan clearance di Kapal Pesiar MS. Europa 2 asal Malta, Eropa Selatan. Kapal pesiar yang berlabuh di Pelabuhan Cappa Ujung, Parepare sebelumnya berlayar dari Pulau Komodo dan akan menuju ke Sandakan Malaysia. Kapal MS Europa direncanakan akan berangkat menuju Sandakan pukul 21.00 wita nanti malam.
Menurut Kepala sub seksi Status keimigrasian, Rita,SH Kapal MS Europa 2 membawa penumpang berjumlah 449 orang, diantaranya penumpang berkewarganegaraan Austria, Brazil, Belarus, Switzerland, Czech Republic, Germany, Egypt, Spain, United Kingdom, Greece, Iceland, Italy, Japan, Luxembourg, Netherlands, Poland, Russian Federation, Slovakia, Trinidad dan Tobago, serta United States. Sedangkan jumlah untuk Crew kapal pesiar ini adalah 373 orang diantaranya 347 Warga Negara Asing dan 26 warga Negara Indonesia.

HUT Dharma Karyadhika Ke-72 Tahun 2017

dalam rangka memperingati hari dharma karyadhika Kementerian Hukum dan Ham R.I yang ke -72 tahun 2017 yang bertempat di lapangan upacara LAPAS Anak Pare-pare yang di ikuti oleh kel besar kemenkumham di wilayah pare-pare serta anak binaan lapas anak pare-pare berlangsung khidmat dalam sambutan nya Menkumham terus meyerukan untuk bekerja lebih baik dengan motto “AYO KERJA KAMI PASTI”

Pencegahan TKI Non Prosedural

Maraknya Warga Negara Indonesia di luar negeri yang menjadi korban Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menjadi salah satu ancaman ketahanan nasional serta menjadi sorotan dan isu yang berkembang ditengah masyarakat. Salah satu terjadinya TPPO ini diawali melalui pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tidak sesuai dengan ketentuan (nonprocedural) dengan modus operandi antara lain haji, umroh, magang, program bursa kerja khusus, beasiswa, penempatan buruh migrant, dan duta budaya.

TPPO digolongkan dalam kejahatan Transnational Organized Crime yang bersifat luar biasa sehingga dalam penanganannya juga harus melalui cara yang luar biasa (extra ordinary). Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai salah satu Instansi yang menangani masalah perdagangan orang akan meningkatkan peran dalam mencegah terjadinya TPPO.

Kepala Kantor Imigrasi parepare sesuai Surat Edaran No. IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 tentang pencegahan Tenaga Kerja Indonesia Nonprosedural akan melakukan :

 

  1. Melakukan pemeriksaan secara cermat dan selektif terhadap persyaratan formil dan kebenaran materil yang dilampirkan dalam permohonan Paspor dengan mengedepankan Sense of security.
  2. Meningkatkan kewaspadaan terhadap setiap WNI yang diduga akan bekerja diluar Negeri (TKI Nonprosedural) dengan alasan Ibadah Haji/Umroh, magang, Program bursa kerja Khusus, beasiswa, penempatan buruh migrant dan duta budaya.

 

Dalam hal penerbitan Paspor Kepala Kantor Imigrasi Sesuai Surat edaran Direktorat Jenderal Imigrasi No. IMI.2-GR.01.01-0331 perihal Pencegahan TKI Nonprosedural di dalam proses penerbitan paspor yaitu :

 

  1. Bagi pemohon Paspor yang akan melakukan perjalanan ke Luar Negeri dalam rangka menunaikan ibadah haji Khusus/umroh, untuk dapat melampirkan Surat rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Surat Keterangan dari Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Haji Khusus/Umrah (PPIH/PPIU)
  2. Bagi pemohon yang akan melakukan perjalanan ke Luar Negeri dalam rangka Magang dan program bursa kerja Khusus, meminta Suran Rekomendasi dari Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja;
  3. Apabila terdapat kecurigaan oleh Petugas terhadap Pemohon paspor yang akan keluar negeri dengan alasan Wisata, Kunjungan Keluarga (Pernikahan Keluarga)maka petugas akan meminta melampirkan Surat Keterangan Bepergian dari Kantor Kecamatan Domisili Yang bersangkutan, Surat Jaminan dan Foto Copy Paspor dari Keluarga yang akan dikunjungi.

 

Semua ketentuan diatas adalah semata mata dalam rangka Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia Nonprosedural.