Peningkatan Pengawasan Orang Asing Melalui Pemanfaatan QR code

Sambutan Kepala Kantor Imigrasi, Letehina

Pemaparan oleh Narasumber Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Parepare, Indra Gunawan Mansyur

Peserta Desiminasi dari internal Kantor Imigrasi Kelas II Parepare serta perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Kantor Imigrasi Kelas II Parepare menggelar diseminasi pemanfaatan QR code (Quick Response Code) di Aula Kantor Imigrasi kelas II Parepare, Selasa 24 April 2018.
Kegiatan ini dihadiri oleh Petugas Kantor Imigrasi kelas II Parepare dan perwakilan dari 5 perusahaan asing yang berada di wilayah kerja Kanim Parepare. Adapun yang menjadi narasumber pada diseminasi QR code ini adalah  Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Parepare, Indra Gunawan Mansyur.
Quick Response Code (QR Code) adalah Aplikasi yang akan digunakan oleh semua petugas imigrasi dan tim pengawasan orang asing (Timpora) yang terpasang di smartphone. Dengan Aplikasi QR code ini keberadaan orang asing di wilayah Indonesia akan lebih mudah terpantau, juga dapat menghitung keberadaan orang asing serta dapat memantau pergerakan orang asing.
Untuk pengamanan dan pencegahan pemalsuan data, QR Code sudah mengalami proses pengaman (enksripsi) dan hanya bisa dibaca oleh aplikasi khusus pembaca QR code.
“Dengan adanya aplikasi ini nantinya akan semakin memudahkan dalam melakukan pengawasan orang asing dan memantau keberadaan orang asing.” Ungkap Indra Gunawan
Pemanfaatan QR code ini meningkatkan pengawasan orang asing mulai dari kedatangan sampai dimana posisi orang asing tersebut. Data yang tersimpan dalam QR code adalah kode TPI, Tanggal masuk, Tanggal akhir berlaku, durasi tinggal, nama singkatan visa, NIP, Nomor Paspor, Tanggal lahir, Kebangsaan serta jenis kelamin dan tanggal berakhir paspornya.
Dalam sambutan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Parepare, Letehina mengharapkan adanya ruang keterbukaan informasi terkait keberadaan orang asing.
“Setiap perusahaan agar kiranya dapat bekerjasama dalam memberikan informasi orang asing yang bekerja ataupun yang datang di perusahaan tersebut dan melaporkan keberadaan orang asing dalam bentuk surat ataupun aplikasi pengawasan orang asing.” Jelas Letehina

Cegah International Crime di Tana Toraja, Kantor Imigrasi Parepare  Bentuk Timpora

Rabu, 4 Maret 2018 Kantor Imigrasi kelas II Parepare menggelar Rapat Pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) tingkat Kecamatan di Hotel Pantan, Tondon Mamullu Makale Kabupaten Tana Toraja.

Rapat Tim Pora ini dihadiri oleh Kepada Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, Kaharuddin, Kepala Bidang Intelijen, Penindakan Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian Kanwil Sulsel Uuz Mukhtizar, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Parepare, Letehina. Turut hadir dari Unsur penegak hukum diantaranya Kepala Badan  Kesbangpol Kabupaten Tana Toraja, Plt. Damoris Sembiring, Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Polres Kabupaten Tana toraja Iptu Adi Suarmita, Komandan Koramil 1414 Kab Tana Toraja, Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Makale serta  5 Kecamatan yang menjadi  peserta rapat pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing yakni Kecamatan Makale, Kecamatan Makale Utara, Kecamatan Makale Selatan, Kecamatan Sangalla dan Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja.

Dalam sambutan Letehina, selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Parepare mengungkapkan bahwa Rapat Pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) ini agar dapat menjadi wadah komunikasi antar aparat pemerintah untuk menyatukan persepsi antara instansi sebagai upaya dalam rangka pengawasan orang asing.

“Melalui rapat Tim Pora ini diharapkan dapat diperoleh hasil optimal, mengingat keberadaan orang asing dapat memberi manfaat bagi kemajuan daerah, juga harus diwaspadai agar tidak memicu kerawanan.” tambahnya

Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  Sulsel, Kaharuddin sangat mengapresiasi kegiatan Pembentukan Tim Pora ini, tentunya  sebagai upaya untuk dapat menjaga stabilitas, kepentingan nasional, kedaulatan Negara, ketertiban umum dan kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat perlintasan antar Negara terkhususnya di Kecamatan Makale, Kecamatan Makale Utara, Kecamatan Makale Selatan, Kecamatan Sangalla dan Kecamatan Sangalla Selatan di Kabupaten Tana Toraja.