RDK, Imigrasi Parepare Bahas Pembinaan Kode Etik Izin Perkawinan dan Perceraian

Selasa, 8 Mei 2018 Kantor Imigrasi kelas II Parepare menggelar Rapat Dalam Kantor (RDK) dengan tema  pembinaan kode etik PNS  terkait izin perkawinan dan perceraian.

Narasumber dalam kegiatan ini  adalah Muhammad Husni Syam, SH Inspektur Kota Parepare. Peserta yang hadir  dari seluruh divisi Kantor Imigrasi Kelas II parepare.  Turut hadir Kepala Kantor Imigrasi Kelas II parepare, Letehina.

Nurdania selaku panitia mengungkapkan alasan pengambilan tema tersebut mengingat kode etik terkait izin pernikahan dan perceraian masih jarang dibahas  sehingga perlu diberikan pemahaman dan pembinaan kode etik  izin perkawinan dan perceraian.

Husni Syam dalam  papaparannya  menjelaskan tentang dasar hukum yang  mengatur izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983,  serta Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 .

“PNS yang melangsungkan perkawinan pertama  wajib melaporkan kepada pejabat selambat lambatnya  1 tahun sementara PNS  yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin secara tertulis atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat. “ ungkapnya

“Sanksi yang dijatuhi jika  tidak memberitahukan pekawinan pertamanya secara tertulis serta tidak memperoleh izin perceraian dari pejabat tentunya akan dijatuhi salah satu hukungan disiplin berat yang sudah diatur dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor 53 Tahun 2010.

PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin secara tertulis atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat. PNS yang berkedudukan sebagai penggugat harus   memperoleh ijin dari pejabat sedangkan bagi  yang berkedudukan sebagai tergugat cukup mendapat surat keterangan dari pejabat.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Parepare memberi Sambutan

Dalam kegiatan ini juga dibahas terkait permintaan izin untuk bercerai bisa ditolak  ataupun diberikan jika memenuhi persayaratan yang telah ditentukan  serta  sejumlah alasan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah .  Dibahas pula tentang pemberian hukuman disiplin berat kepada PNS jika  melakukan perceraian tanpa memperoleh izin dari pejabat, apabila menolak melaksanan pembagian gaji atau tidak mau menandatangani daftar gajinya sebagai akibat perceraian, tidak melaporkan perceraian kepada pejabat dalam jangka waktu selambat lambatnya satu bulan setelah terjadinya perceraian, setiap alasan yang tidak memberikan pertimbangan dan tidak meneruskan permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk melakukan perceraian, dan untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat lambatnya 3 bulan setelah menerima perminaan izin pemberitahuan adanya gugutan perceraian